Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
You are here
Home > News > TUNTUTAN GMBI TERHADAP KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

TUNTUTAN GMBI TERHADAP KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Rabu (23/01) Aksi Unjuk Rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Jawa Barat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. R.E. Martadinata No 54 Kota Bandung, Jawa Barat. Yang menuntut akan keterbukaan informasi mengenai kasus dugaan korupsi Uu Ruzhanul Ulum.

KABARAYA.com – Rombongan LSM GMBI memadati kantor Kejati Jabar Jl. R.E. Martadinata No 54, Kota Bandung. Aksi unjuk rasa berlangsung dibawah pimpinan Ketua Umum LSM GMBI, Moch. Fauzan Rahman. Aksi unjuk rasa hari ini dilakukan untuk mempertanyakan hasil audensi pada 19 Desember 2018, yang mana pihak GMBI menerima jawaban dari Kejati Jabar terkait laporan yang GMBI berikan.

Laporan yang diterima GMBI tidak sesuai dengan apa yang GMBI laporkan

Maksud dan tujuan aksi tersebut dalam rangka menyikapi pihak Kejati Jabar yang sudah tidak netral dalam menangani Kasus Korupsi di wilayah Jawa Barat selama ini.

Adapun tuntutan yang di sampaikan adalah :

  1. Menuntut Kejati Jabar agar segera menangkap mantan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, terkait dugaan kasus Dana Hibah.
  2. Meminta Kejati Jawa Barat mengekpose atau menjelaskan sudah sejauh manakah pemeriksaan tentang kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin parkir dan BCCF dikota Bandung.

Ketum GMBI itu berharap adanya netralitas dan keterbukaan Kejati Jabar dalam menjalankan supremasi hukum di wilayah Jawa Barat.

Foto bersama anggota kepolisian dan anggota GMBI

Sebelumnya, nama mantan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum kembali disebut dalam persidangan korupsi kasus dana hibah dengan terdakwa mantan Sekda Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya. Tidak hanya penasehat hukum yang bicara juga jaksa penuntut umum Kejati Jabar pun ikut angkat bicara.

Nama Uu yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat semakin kerap disebut karena dia mengetahui dan juga menandatangani akta hibah tahun 2016-2017 yang bernilai ratusan miliar rupiah.

Sumber : Tribun Jabar

Badan Kepegawaian Negara merilis data mengenai koruptor yang masih berstatus pegawai negeri sipil, di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan data hingga 12 September 2018, terdapat 2.259 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi. Jumlah itu untuk PNS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber : Infografis Kompas.com

Jawa Barat menempati peringkat kedua terkait jumlah PNS yang terjerat korupsi. Di provinsi itu jumlahnya mencapai 193 orang, dengan rincian 24 orang dari pemerintah provinsi dan 169 orang dari pemerintah kabupaten/kota.

Penulis : Galang Achmad – Kabaraya.com

Leave a Reply

Top